JPPOS.ID – Labuhanbatu Selatan, Senin 26 Januari 2026 –
Sejumlah proyek pendidikan Tahun Anggaran (TA) 2025 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) tengah diperiksa aparat dan dikabarkan diduga mengandung kejanggalan. Namun ironisnya, di tengah sorotan publik terhadap isu ini, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pendidikan Labusel justru memilih menghindar dan tidak mau bertemu dengan wartawan, alih-alih memberikan klarifikasi terbuka.
Upaya konfirmasi awak media dilakukan pada hari ini, Senin (26/01/2026), di Kantor Dinas Pendidikan Labusel terkait proses pemeriksaan dan dugaan masalah dalam pelaksanaan anggaran proyek pendidikan TA 2025. Namun, upaya tersebut tak mendapat respons yang memuaskan – PLT Kadis Pendidikan terkesan menghindar dan memilih diam saat dimintai penjelasan terkait kasus yang tengah mengguncang dunia pendidikan daerah ini.
Sikap membujuk diri ini memicu berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, proyek pendidikan tidak hanya menyangkut penggunaan uang negara, tetapi juga berkaitan erat dengan masa depan pendidikan dan generasi muda Labusel, yang seharusnya dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi.
“Kalau tidak ada masalah, kenapa harus menghindar? Kenapa harus menjauhi wartawan?” ujar salah seorang jurnalis dengan nada kecewa.
Publik menilai, sikap tertutup dari PLT Kadis Pendidikan justru memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan proyek pendidikan TA 2025. Alih-alih meluruskan informasi dan menghentikan spekulasi, diamnya pejabat tersebut malah membuka ruang bagi berbagai kecurigaan yang tidak menguntungkan.
Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, setiap pejabat publik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat, terutama terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
Hingga berita ini diterbitkan, PLT Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan belum memberikan keterangan resmi apapun terkait pemeriksaan proyek maupun dugaan permasalahan yang mencuat. Awak media akan terus melakukan upaya konfirmasi lanjutan untuk mendapatkan informasi yang jelas.
Masyarakat juga mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengusut tuntas seluruh proyek pendidikan Dinas Pendidikan Labusel TA 2025. Selain itu, masyarakat juga meminta Bupati Labusel untuk mengevaluasi kinerja pejabat yang dinilai anti-kritik dan kurang memperhatikan prinsip transparansi.
“Diamnya pejabat bukan solusi. Transparansi adalah kewajiban.”
(RED/PP)
