JPPOS.ID – Medan – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan 2025-2029, Datuk Iskandar Muda mengingatkan terkait langkah konkrit Pemerintah Kota Medan dan menyusun program bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menangah (UMKM) ke depan yang harus benar-benar menyentuh dan tepat sasaran.
Hal ini disampaikannya terkait perkembangan pembahasan Ranperda RPJMD 2025-2029 yang tengah dibahas DPRD Medan bersama Pemko Medan pada pekan ini. “Kita sangat menekankan pentingnya program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dicanangkan Pemerintah Kota Medan harus benar-benar menyentuh kebutuhan riil para pelaku UMKM, bukan sekadar simbolik atau rutinitas tahunan tanpa dampak konkret di lapangan,” kata Datuk kepada wartawan di Gedung DPRD Medan, Senin (14/07/2025).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan ini menilai geliat kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, hingga bantuan hibah terus digencarkan implementasinya masih belum menyentuh akar permasalahan utama yang dihadapi UMKM di Medan.
Kedepan, Datuk menekankan pentingnya pendampingan pasca-program, serta evaluasi dampak secara objektif terhadap pertumbuhan usaha. Terkait efektifitas bantuan dan program untuk pelaku UMKM di Kota Medan, pria berkacamata ini menilai banyak pelaku UMKM di lapisan bawah mengaku belum tersentuh bantuan pemerintah, terutama yang berada di daerah pinggiran kota.
Pria asal Kota Kisaran ini juga mendorong Pemerintah Kota Medan lebih terbuka dalam pendataan, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program yang sudah berjalan, serta memperluas jangkauan bantuan ke kelompok-kelompok UMKM yang belum tersentuh. (JPP/RT)
