JURNALPOLISI POS.ID. PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengambil langkah konkret dalam merespons polemik pertambangan di Poboya, Kota Palu. Usai memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kodam Palaka Wira, Kamis (29/01/2026), Anwar menegaskan bahwa kepentingan masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama.
Dalam rapat yang juga dihadiri Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar dan Kapolda Sulteng Irjen Pol. Endi Sutendi tersebut, lahir usulan strategis yaitu Penciutan lahan konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM).
Solusi Berbasis Rakyat. Penciutan Lahan dan Kemitraan,
Anwar Hafid mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar sebagian area kerja PT CPM diberikan kepada masyarakat asli Poboya.
”Kami mengusulkan agar perusahaan CPM menciutkan sebagian areanya untuk digunakan oleh masyarakat asli Poboya. Ini adalah langkah untuk memastikan warga tidak hanya jadi penonton di tanah sendiri,” tegas Anwar.
Sembari menunggu proses tersebut, Anwar menawarkan skema kemitraan sebagai solusi jangka pendek. Skema ini diharapkan menjadi jalan tengah (win-win solution) untuk menjaga stabilitas ekonomi warga tanpa melanggar aturan yang berlaku.
Penguatan Satgas dan Ancaman Penutupan
Tak hanya soal lahan, rapat Forkopimda juga menyepakati penguatan Satuan Tugas (Satgas) di lapangan. Satgas ini nantinya akan memiliki kewenangan lebih luas, mulai dari sosialisasi hingga penegakan hukum yang lebih ketat.
Gubernur juga tidak main-main soal aspek keselamatan lingkungan. Mengamini usulan Ketua DPRD Sulteng, ia menegaskan siap mengambil langkah paling ekstrem jika pertambangan terbukti mengancam jiwa warga.
”Jika kajian mendalam menunjukkan aktivitas ini membahayakan masyarakat, kita tidak akan ragu mengambil tindakan tegas dengan menutupnya,” pungkas Anwar Hafid.
Langkah ini menandai babak baru upaya mediasi antara korporasi besar dan aspirasi rakyat di lingkar tambang Sulawesi Tengah.
Pewarta : Faisal
