JPPOS.ID – Medan – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan tiga arah utama pembenahan pelayanan publik di Kota Medan, yakni percepatan digitalisasi, penyediaan sistem ambulans terintegrasi, serta pengembalian layanan pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan KTP ke tingkat kelurahan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Tematik Pelaksanaan Pembangunan Kota Medan Tahun 2026 terkait peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik, Jumat (20/2/2026) di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota. Rapat dihadiri Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap, Sekda Wiriya Alrahman, Kepala Bappeda Ferry Ichsan, serta pimpinan perangkat daerah.
Rico Waas menekankan digitalisasi sebagai kunci reformasi birokrasi karena mampu memangkas proses yang lambat dan berbiaya tinggi. “Digitalisasi memangkas proses yang memakan waktu dan biaya, masuk ke sistem yang lebih cepat dan efisien. Tapi sistem digital harus mudah dipakai masyarakat, jangan sampai malah mempersulit,” ujarnya.
Ia menegaskan transformasi digital tidak boleh hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga kesiapan pengguna dan integrasi sistem. Perangkat daerah diminta memastikan sinkronisasi aplikasi daerah dengan sistem pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih layanan.
Selain itu, layanan administrasi kependudukan diminta lebih dekat dengan warga. Rico Waas menyoroti beban pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mencapai sekitar 1.600 warga per hari. “Kalau Dukcapil bisa menyelesaikan KTP dalam sehari, kenapa kelurahan tidak bisa? Data sudah ada, tinggal verifikasi dan cetak. Jangan semua tersentralisasi,” katanya.
Wali Kota juga mendorong sistem tanggap darurat terintegrasi yang menghubungkan seluruh rumah sakit di Medan dalam satu jaringan digital. Sistem ini memungkinkan panggilan darurat terdeteksi lokasi dan langsung mengirim ambulans dari fasilitas kesehatan terdekat. “Yang kita butuhkan respons di bawah 10 menit. Semua rumah sakit harus terkoneksi dalam satu sistem yang bisa membaca titik lokasi dan langsung mengirim tim terdekat,” ucapnya.
Kerja sama itu akan diformalkan melalui nota kesepahaman dengan rumah sakit pemerintah maupun swasta, dengan prioritas utama keselamatan warga. Rico Waas meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan langkah konkret dan terukur. (JPP/RT)
