STABAT (Langkatoday) – Menjelang penghujung Mei 2025, Langkat kembali menjadi cermin dari realitas sosial yang belum banyak berubah: kemiskinan, kekerasan, dan ketimpangan kebijakan masih jadi cerita sehari-hari. Tapi di tengah kabut persoalan itu, secercah harapan mulai tampak—meski belum cukup kuat untuk menyapu gelap.
Mari mulai dari ekonomi. Lebih dari 100 ribu jiwa—sekitar 9,4 persen warga Langkat—hidup di bawah garis kemiskinan. Bukan sekadar angka, ini adalah wajah-wajah seperti Matani, yang tinggal di rumah nyaris roboh, tanpa listrik, tanpa air bersih. Pemerintah memang turun tangan, tapi bukankah ini seharusnya dicegah, bukan sekadar ditanggulangi setelah viral?
Di ranah keamanan, warga juga tak sepenuhnya merasa aman. Dua ibu rumah tangga jadi korban kekerasan oleh oknum TNI AL di kawasan perkebunan sawit. Meski kasusnya “diselesaikan kekeluargaan”, kita tak bisa menutup mata: kekerasan oleh aparat bukan kasus pertama, dan bisa jadi bukan yang terakhir. Di sisi lain, seorang polisi penyamar diserang saat hendak menangkap bandar narkoba yang kini masih berkeliaran. Keberanian aparat patut diapresiasi, tapi ketimpangan penegakan hukum tetap jadi catatan serius.
Premanisme juga belum hilang. Seorang pengusaha es kristal dipaksa menghentikan usahanya karena intimidasi ormas. Negara harus hadir—bukan hanya sebagai penonton, tapi pelindung nyata bagi rakyat kecil.
Namun, di balik semua ini, ada langkah-langkah kecil yang patut dicatat. Pemerintah Kabupaten Langkat membentuk 277 koperasi desa “Merah Putih” sebagai upaya menggeliatkan ekonomi dari bawah. Bupati Syah Afandin menekankan pentingnya kemandirian desa, sebuah arah yang layak didukung jika benar-benar dijalankan tanpa kepentingan politik semata.
Komitmen terhadap transparansi juga mulai digagas. Kerja sama dengan KPK menunjukkan langkah maju dalam membenahi birokrasi, walau realisasinya masih harus diawasi ketat.
Pertanian juga jadi fokus. Pelatihan petani digencarkan, tapi konflik lahan yang tak kunjung selesai justru menahan langkah para petani untuk benar-benar mandiri.
Langkat hari ini bukan hanya soal masalah—tapi juga soal momentum. Momentum untuk jujur melihat luka-luka sosial yang masih menganga. Momentum untuk berani berubah, bukan karena tekanan, tapi karena kesadaran akan tanggung jawab.
Harapan itu ada, tapi belum cukup. Ia butuh keberanian kolektif: dari pemerintah, dari aparat, dari warga sendiri. Jika tidak, Langkat akan terus berjalan di tempat—atau malah mundur pelan-pelan, di balik jargon pembangunan yang hanya manis di atas kertas.
Editor : Tim Redaksi jppos
